mahasiswa di kota mamuju, provinsi sulawesi barat menuntut pemerintah supaya menghapus sistem buruh kontrak.
sistem buruh kontrak dan baru marak terjadi amat berdampak pada dan mengeksploitasi buruh makanya pemerintah mesti menghapuskannya sebab bertentangan melalui kualitas keadilan dalam negeri ini, kata ketua pimpinan kota front perjuangan pemuda indonesia kabupaten mamuju, sabtu
ia mengatakan,sistem buruh kontrak yang telah dinyatakan mahkamah konstritusi tidak banyak dasar hukumnya sementara dalam kenyataannya selama negeri ini sistem tersebut masih diberlakukan dan sangat mengeksploitasi buruh oleh karenanya pemerintah harus tegas menghentikan serta menghapuskannya.
nasib buruh pada negeri ini baru memprihatinkan karena perusahaan baru memberlakukan sistem buruh kontrak tersebut, sehingga pemerintah mesti tegas menghapuskannya, katanya.
Informasi Lainnya:
ia menyewa pada pemerintah agar menyerahkan sanksi terhadap perusahaan yang memberlakukan sistem outsourcing bagi buruh, serta buruh kontrak dan tidak sesuai dengan amanat undang-undang.
selain menuntut buruh kontrak di hapus, mahasiswa serta membayar untuk buruh diberi upah pantas apalagi bagi mereka yang bekerja di atas waktu normal yakni di atas 12 jam.
eksploitasi melalui upah rendah juga tak bisa serta baru terjadi padahal mereka mesti bekerja selama atas normal dalam 12 jam untuk perusahaan. buruh merasa dieksploitasi. ini harus dihentikan pemerintah, katanya.
menurut dia, pemerintah mesti segera melindungi buruh dengan membayar perusahaan memberlakukan merek kerja pada delapan merek, serta tidak dulu selama 12 jam agar buruh tidak dulu tereksploitasi sebab buruh adalah aset penggerak ekonomi bangsa ini oleh karenanya mesti dilindungi.
perusahaan dan harus menetapkan upah buruh dan bisa sesuai melalui upah minimun provinsi (ump) dan ditetapkan pemerintah sebab baru ada perusahaan di daerah ini yang tak memberikan upah buruh sesuai dengan standar ump, katanya.
ia juga mendesak untuk perusahaan agar memberikan jaminan hari tua terhadap buruh, garansi kesehatan dan bersifat wajib juga membentuk peradilan perburuhan bagi buruh di daerah agar dapat memperoleh perlindungan hukum daripada pemerintah.
moment hari buruh 1 mei ataupun digemari hari buruh sedunia mesti adalah moment supaya semakin mensejahterakan buruh, serta pemerintah agar terus mempunyai lapangan kerja terhadap penduduk serta menyerahkan pendidikan serta layanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat selama negeri ini demi peningkatan kesejahteraannya, ujarnya.